Logo
BANK DATA

PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
[ Bagian Hukum | tahun 2007 ]
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 07 TAHUN 2007
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP


Menimbang : :












Mengingat :










































































Menetapkan : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan bidang pendidikan;
b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang penyelenggaraan pendidikan, perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Kabupaten Sumenep;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumenep.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Akreditasi Sekolah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP


MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar paserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
7. Sistem penyelenggaraan Pendidikan adalah penyelengaraan pendidikan yang melibatkan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan;
8. Pendidikan berbasis masyarakat adalah Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat;
9. Pendidikan berbasis sekolah adalah Penyelenggaraan Pendidikan yang bertumpu pada pengembangan sumber daya sekolah dan memberi kepercayaan luas dan mendalam kepada sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam wadah Komite Sekolah;
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai tetap yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Pegawai Non PNS adalah Pegawai tetap atau tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja :
a. Pegawai Tetap atau tidak tetap yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan berdasakan perjanjian kerja atau;
b. Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan perjanjian kerja.


15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
17. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memilki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
20. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah;
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar;
23. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan;
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program satuan pendidikan berdasarkan kreteria yang telah ditetapkan;
25. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
26. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
27. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
28. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB II
DASAR, VISI, MISI, KAIDAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Pasal 3

Visi Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sumenep adalah terwujudnya layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan mandiri untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan mental, spiritual, pikir dan fisik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penyelenggaraan pendidikan mempunyai misi :
a. menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bersikap dan bertindak dalam diri peserta didik;
b. menumbuhkan semangat keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam diri peserta didik;
c. mengembangkan budaya demokrasi, watak kebangsaan dan wawasan masa depan dalam diri peserta didik;
d. mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara adil dan merata;
e. mengembangkan kerja sama secara lebih terpadu dan serasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha/dunia industri dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga-tenaga yang cakap dan terampil bagi pembangunan di berbagai bidang.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah keunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan, keterbukaan dan berkesinambungan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan mempunyai tujuan menghasilkan keluaran yang mampu :
a. bertindak arif dan bijaksana yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, serta nilai-nilai budaya;
b. menghargai kemajemukan agama, budaya, suku bangsa dan status sosial dalam budaya demokrasi;
c. memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi dan seni;
d. bersaing secara jujur dan bekerja sama dalam kebaikan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
(3) Warga negara di daerah tertinggal baik daratan maupun kepulauan berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 8

(1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;
(2) Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat Kabupaten tanpa diskriminasi;

(2) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Rencana Pengembangan Pendidikan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
(3) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
(4) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pemerataan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai keseimbangan antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil baik di daratan maupun di kepulauan;
(5) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan mutasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik dari daratan ke kepulauan atau dari kepulauan ke daratan, berdasarkan azas pemerataan yang berkeadilan.

BAB IV
PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN
DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

(1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan membangun motivasi kerja, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal berhak :
a. memperoleh penghasilan yang layak dalam melaksanakan tugas keprofesiannya;
b. tunjangan fungsional pendidik;
c. memperoleh tunjangan profesi di luar penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan profesi pendidik;
d. insentif khusus bagi pendidik yang bertugas di daerah terpencil baik di daratan maupun kepulauan, lokasi bencana dan atau daerah khusus lainnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh prosen) dari gaji pokok;
e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik dalam batas rambu-rambu yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, kode etik profesi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika;
f. memperoleh perlindungan hukum, rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik;
g. memiliki akses dan dapat memanfaatkan fasilitas pembelajaran, kebebasan untuk berserikat dalam organisasi pendidik dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesinya sebagai pendidik;
h. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan, kemudahan, penghargaan, promosi, perlindungan, kebebasan dan hak-hak lainnya;
(3) Dalam melaksanakan profesinya, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. mempertahankan dan mengembangkan kemampuan profesinya sebagai pendidik secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. berperilaku dan bersikap yang dapat diteladani oleh peserta didik dan komunitas dilingkungannya;
e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi dan nilai-nilai etika;
f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dalam proses pembelajaran serta membina hubungan baik antar sesama pendidik, antara peserta didik, antara pendidik dan tenaga pendidikan dan orang tua/wali serta antara pendidik dan masyarakat;

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik

Pasal 15
(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
(2) Kualifikasi akademik pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini adalah minimun diploma empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) dengan latar belakang pendidikan tinggi :
a. di bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi untuk PAUD;
b. di bidang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, kependidikan lain, atau psikologi untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
c. program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial;
(4) Pendidik harus memiliki sertifikat profesi guru untuk PAUD, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Sekolah Dasar Luar Biasa / Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
(5) Pendidik bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui seleksi, setelah itu diberikan pendidikan khusus dan diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun;
(2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas;
(3) Pendidik yang telah melaksanakan masa tugas sebagai kepala sekolah dua kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau memiliki prestasi yang sangat baik dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain dengan mendapat persetujuan Bupati;
(4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau jabatan lain tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik;
(5) Kriteria untuk menjadi kepala sekolah Taman Kanak-Kanak/ Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah:
a. berstatus sebagai guru pada bentuk satuan pendidikan yang sama;
b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk kepala satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudlatul Athfal dan 5 (lima) tahun untuk kepala satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
(6) Ketentuan lain tentang Kepala Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peserta Didik

Pasal 17

Peserta didik pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya anak berusia 6 (enam) tahun; pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat adalah lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat dan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan yang sederajat adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;


Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 18

(1) Peserta didik mempunyai hak :
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan keyakinannya;
b. mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan atau masyarakat;
c. mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan atau masyarakat bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu;
d. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui program intra dan atau ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
e. mengikuti program pendidikan yang berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan diri dan memperoleh pengakuan tertentu yang telah dibakukan;
f. memperoleh bimbingan belajar dan penilaian proses serta hasil belajar yang berkesinambungan;
g. mendapatkan pendidikan olahraga untuk membangun kebugaran jasmani dan ketahanan diri;
h. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, atau bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
i. mendapatkan pelayanan khusus secara inklusif bagi peserta didik yang mempunyai kelemahan fisik, emosional, sosial dan mental serta mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
j. mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi, serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
k. pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan peraturan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki;
l. mengikuti program percepatan pembelajaran bagi yang memiliki kematangan emosional, sosial, dan kemandirian berdasarkan evaluasi dan rekomendasi dari wali kelas dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan serta memenuhi standar kompetensi lebih cepat sesuai dengan kurikulum dan tingkatan jenjang satuan pendidikan formal dengan ketentuan:
1. di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat paling cepat 4 (empat) tahun;
2. di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan yang sederajat paling cepat 2 (dua) tahun;
3. di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan dan yang sederajat paling cepat 2 (dua) tahun.
(2) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
1. menjaga norma-norma pendidikan melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan sesuai dengan tingkat dan jenjang atau bentuk lain yang sederajat;
2. mematuhi peraturan yang berlaku dilingkungan lembaga pendidikan masing-masing;
3. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
4. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya serta menyayangi sesama;
5. memelihara kerukunan, kedamaian, dan harmonisasi sosial diantara teman;
6. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama;
7. menjalakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
8. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.
9. ikut menanggung sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kelima
Tugas dan Tanggung Jawab
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Pasal 19

(1) Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, membimbing, mendidik, mengajar dan melatih peserta didik untuk menjadi manusia berkualitas yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan anak usia dini formal;
(2) Konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
(3) Pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyuluh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik, dan mengembangkan model serta alat pembelajaran pada jalur pendidikan non formal;
(4) Pamong bertugas dan bertanggung jawab membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis;
(5) Tutor bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau proses pembelajaran dalam kelompok pada satuan pendidikan jalur formal dan non formal;
(6) Instruktur bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis pada kursus dan atau pelatihan;
(7) Pelatih bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis pada peserta didik pada kegiatan pelatihan pada satuan pendidikan jalur formal dan non formal.

Pasal 20

(1) Pengelola satuan pendidikan bertugas mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal dan non formal;
(2) Pengawas bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan pendidikan terhadap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan teknis pendidikan;
(3) Pustakawan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di pustakawan;
(4) Laporan bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik, mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
(5) Teknisi pendidikan bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
(6) Tenaga lapangan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab melakukan pendataan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan non formal;
(7) Tenaga administrasi pendidikan bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan.
Bagian Keenam
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 21

(1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Negeri dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik PNS pada satuan pendidikan swasta dilakukan oleh Departemen atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta dilakukan oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan swasta berdasarkan perjanjian kerja;
Pasal 22

(1) Pendidik dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Pendidik karena :
a. meninggal dunia;
b. mencapai batas usia pensiun;
c. atas permintaan sendiri;
d. sakit jasmani dan/ atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara Pendidik dan penyelenggara satuan pendidikan.
(2) Pendidik dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Pendidik karena :
a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.
(3) Pemberhentian Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(4) Pemberhentian Pendidik karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun;
(5) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah kabupaten yang diberhentikan dari jabatan sebagai Pendidik, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 23

(1) Pemberhentian Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dilakukan setelah Pendidik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
(2) Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.

Bagian Ketujuh
Penghargaan, Promosi, Larangan dan Sanksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 24

(1) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan dan promosi kepada pendidik dan tenaga kependidikan teladan yang bertugas di daerah terpencil, daerah bencana, daerah tertinggal atau daerah bermasalah lainnya pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
(2) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan dan promosi kepada pendidik dan tenaga kependidikan karena masa kerja, berprestasi dan berdedikasi luar biasa setiap hari pendidikan nasional atau hari guru nasional;
(3) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada pendidik yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan atau menemukan teknologi pembelajaran baru, yang dinilai bermutu tinggi;
(4) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik yang hasil penelitiannya secara signifikan memperluas atau memperdalam kandungan ilmu, teknologi atau seni yang bermanfaat dalam kehidupan;

(5) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat dan berstatus non PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Hukum Penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang pendidikan maupun di bidang ketenagakerjaan;
(6) Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat berprestasi berdedikasi, dan berjasa luar biasa dalam pendidikan;
(7) Pendidik atau tenaga kependidikan dapat menerima pengahargaan dari pihak asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
(8) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten dan/atau penyelenggara satuan pendidikan;
(9) Tenaga fungsional pendidikan berhak untuk mendapatkan promosi pada jabatan struktural pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
(10) Setiap Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang :
a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
c. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
d. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta dan pekerjaan lain yang dapat mengganggu kinerjanya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, diatur dengan Peraturan Bupati;
(11) Setiap Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar disiplin tugas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengembangan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
(2) Penyelenggara satuan pendidikan milik swasta wajib melakukan pembinaan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakannya;
(3) Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dan manajerial mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

BAB V
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi.

Pasal 27

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh.

Pasal 28

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 29

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kujuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Pasal 30

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan atau masyarakat;

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 31

(1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar;
(2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;
(3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat;

(4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
(5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 32
(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;
(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat/kejar Paket A, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat/ kejar Paket B;

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Pasal 33

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar;
(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan kejuruan;
(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat/kejar paket C;

Bagian Kelima
Pendidikan Non Formal

Pasal 34

(1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat;
(2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
(3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecapakan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
(4) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, sanggar kegiatan belajar, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis;

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
(6) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 35

(1) Kegiataan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri;
(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Keagamaan

Pasal 36

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.

BAB VI
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, KURIKULUM DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

Pendirian, pengelolaan kelembagaan, penetapan kurikulum dan pertanggungjawaban satuan pelaksana pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 38

(1) Pendirian satuan pendidikan di Kabupaten didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan;
(2) Tata cara pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 39

(1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang, dan tujuan institusional masing-masing;
(2) Satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M);
(3) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas;
(4) Setiap satuan pendidikan harus memiliki:
a. APBS yang telah disetujui bersama antara kepala satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah;
b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan silabus;
c. Kalender pendidikan/akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun;
d. struktur organisasi satuan pendidikan;
e. pembagian tugas di antara pendidik dan tenaga kependidikan;
f. peraturan sekolah dan tata tertib satuan pendidikan;
g. kode etik hubungan antar sesama warga satuan pendidikan;
h. biaya operasional satuan pendidikan;
(5) Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah;
(6) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) Kurikulum satuan pendidikan di Kabupaten mencakup kurikulum nasional dan kurikulum lokal;
(2) Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional;
(3) Kurikulum lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten;
(4) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan tugas perkembangan peserta didik;
(5) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah materi pembelajaran sesuai dengan ciri khas masing-masing;
(6) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Satuan Pendidikan berkewajiban mempertanggung¬¬jawabkan pengelolaan pendidikan kepada badan penyelenggara, pihak-pihak terkait dan masyarakat;
(2) Pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran;

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 42

Penutupan satuan pendidikan dapat dilaksanakan oleh Bupati apabila tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

(1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan;
(2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
a. satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan minimal pendirian satuan pendidikan;
b. satuan pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
c. penutupan satuan pendidikan negeri dilakukan oleh bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
d. penutupan satuan pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan penyelenggara satuan pendidikan dan atau hasil pengkajian tim penilai sekolah/akreditasi;
e. penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diikuti dengan :
1. penyaluran/pemindahan peserta didik ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama;
2. penyerahan semua asset milik negara dan dokumen lainnya kepada Dinas Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
f. Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dengan sistem regrouping beberapa sekolah yang sejenjang dan sejenis;

BAB VIII
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 44

Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan penanganan pendidikan di Kabupaten.

Pasal 45

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang bertaraf internasional;

(2) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan Kelas Unggulan pada setiap jenjang pendidikan di masing-masing Kecamatan;
(3) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi satuan pendidikan untuk mengembangkan program khusus dan program akselerasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

Pasal 46

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
(2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, kepala sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dalam penyelenggaraan pendidikan;
(3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan dewan sekolah/komite sekolah;
(4) Pembinaan dan kelembagaan peserta didik dengan kemampuan luar biasa perlu diupayakan melalui program khusus serta program unggulan dan akselerasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 47

(1) Manajemen penyelenggaraan pendidikan non formal harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan maupun mutu kelulusan;
(2) Penerapan manajemen pendidikan non formal pada dasarnya melibatkan pihak pembina, penyelenggara, tenaga pendidik, pengawas, peserta didik, dan pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan luar sekolah.

BAB IX
PENILAIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 48

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penilaian terhadap pelaksanaan manajemen penyelenggara¬an pendidikan di sekolah setiap akhir semester secara berkelanjutan;
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. monitoring dan evaluasi;
b. penilaian kinerja sekolah dan kepala sekolah;
c. akreditasi;
d. verifikasi;
e. supervisi.

(3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penilaian terhadap kemajuan penyelenggaraan kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan, pada setiap akhir semester secara berkelanjutan;
(4) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penilaian hasil belajar peserta didik di suatu jenis, jenjang dan jalur pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat, dan hasilnya diumumkan secara terbuka;
(5) Tata cara dan mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan penilaian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENILAIAN DAN AKREDITASI

Pasal 49

(1) Penilaian satuan pendidikan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, dalam rangka pembinaan pengembangan dan penentuan akreditasi sekolah;
(2) Penilaian untuk akreditasi bagi satuan pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
(3) Akreditasi merupakan penilaian yang diselenggarakan atas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten maupun masyarakat untuk menentukan peringkat sekolah;
(4) Komponen penilaian akreditasi terhadap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
a. kurikulum /proses belajar mengajar;
b. administrasi/manajemen sekolah;
c. organisasi / kelembagaan sekolah;
d. sarana dan prasarana;
e. ketenagaan;
f. pembiayaan;
g. peserta didik / siswa;
h. peran serta masyarakat;
i. lingkungan / kultur sekolah.
(5) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Pasal 50

(1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;


(2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang bengkel kerja, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang pengadaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan sumber dana yang dimiliki;

Pasal 51

(1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan peralatan lain yang dimiliki penyelenggara satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia;
(2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik;
(3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan;
(4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik;
(5) Standar sumber belajar lainnya dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik penyelenggara satuan pendidikan;
Pasal 52
(1) Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan diputuskan oleh kepala penyelenggara satuan pendidikan dan untuk pendidikan formal diajukan dengan meminta pertimbangan pada komite sekolah/madrasah;
(2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

BAB XII
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 53

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.
Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 54

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
(2) Sumber dana yang berasal dari masyarakat dapat diperoleh dari:
a. peserta didik atau orang tua/wali;
b. masyarakat dan dunia usaha/dunia industri;
c. lembaga donatur lain yang tidak mengikat.
(3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui rapat dan persetujuan bersama antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah/Madrasah dan orang tua/wali.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 55

(1) Pengelolaan Dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, pemerataan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik;
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 56

(1) Alokasi bantuan Pemerintah Kabupaten ditetapkan berdasarkan kaidah pemerataan, keadilan, transparansi dan prospek pengembangan satuan pendidikan;
(2) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendanaan program wajib belajar pada pendidikan dasar;
b. pendanaan pendidikan menengah;
c. pendanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan;
d. pendanaan pendidikan khusus dan layanan khusus;
e. bantuan pendidikan tinggi;
f. pendanaan pendidikan usia dini;
g. pendanaan pendidikan non-formal;
h. pendanaan pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan;
i. pendanaan untuk organisasi profesi pendidikan;
j. pendanaan untuk pengembangan informasi pendidikan;
k. bantuan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa berprestasi;
l. bantuan untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu;
m. bantuan untuk insan pendidikan yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

(3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya;
(4) Bantuan dana pembinaan dan pengembangan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
(5) Pengalokasian pendanaan bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi kepada penyelenggara pendidikan di kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan dana pendampingan yang dibutuhkan;
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Dana Pendidikan

Pasal 57

(1) Pengalokasian dana pendidikan hanya diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal dan terakreditasi;
(2) Perencanaan pendanaan untuk satuan pendidikan formal harus dijabarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah setelah mendapatkan persetujuan komite sekolah/madrasah;
(3) APBS yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipampangkan di tempat yang mudah terlihat di lingkungan sekolah;
(4) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan harus disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta dilakukan secara konsisten dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja;
(5) Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dilakukan secara konsisten dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

(1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta berbasis masyarakat dan peran serta melalui Dewan Pendidikan serta Komite Sekolah/Madrasah;
(2) Pemerintah Kabupaten mendorong terbentuknya peran serta berbasis masyarakat dalam bentuk peduli orang tua asuh, peduli teman, badan amil zakat bidang pendidikan;
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perseorangan, dunia usaha/dunia industri, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengen¬dalian mutu pelayanan pendidikan.
Bagian Kedua
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah
Pasal 59

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;
(2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri yang memiliki peran dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrol, mediator antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(3) Pembentukan atau pergantian pengurus/personalia Dewan Pendidikan Kabupaten difasilitasi oleh Bupati setelah dilakukan Fit and Proper Test di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(4) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan, pengontrol dan mediator antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat di satuan pendidikan;
(5) Ketentuan mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Sifat Dewan Pendidikan

Pasal 60
Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan dan arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan kepada Bupati, dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi hasil pendidikan.
Pasal 61
(1) Dewan Pendidikan wajib bersifat responsif memperhatikan keluhan, saran, kritik dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan;
(2) Dewan Pendidikan wajib menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun;
(3) Dewan Pendidikan tidak mempunyai hubungan hirarkhi antara dewan tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten, maupun dengan lembaga pemerintahan;
(4) Dewan Pendidikan dapat mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis, kepala satuan pendidikan, dan/atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu layanan pendidikan.


Bagian Keempat
Keanggotaan dan Kepengurusan Dewan Pendidikan

Pasal 62

(1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Pendidikan, Pakar Pendidikan, Praktisi Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Pengusaha, Organisasi Profesi Pendidikan, Unsur Birokrasi/Legislatif, Komite Sekolah/Madrasah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang peduli pendidikan;
(2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal;
(3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan;
(4) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Dewan, Sekretaris, Bendahara, Ketua-Ketua Komisi dan anggota-anggota yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
(5) Ketua bukan dari unsur Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(6) Pembentukan Komisi-komisi pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pendidikan membentuk Sekretariat dan dapat mengikutsertakan tenaga ahli untuk membantu kegiatan komisi-komisi pendidikan.
Bagian Kelima
Fungsi dan Sifat Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 63
(1) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis adalah mitra satuan pendidikan yang bekerja secara mandiri dan independen;
(2) Fungsi minimal Komite Sekolah/Madrasah adalah:
a. memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan;
b. memberikan dukungan sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
c. mengawasi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan; dan
d. menjadi mediator konflik yang melibatkan satuan pendidikan;
(3) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis bersifat responsif dalam memperhatikan keluhan, saran dan kritik, serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan;
(4) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.




Bagian Keenam
Keanggotaan dan Kepengurusan
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 64

(1) Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri dari anggota masyarakat yang mewakili orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, dan pendidik, yang memiliki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan;
(2) Masa bakti anggota Komite Sekolah/Madrasah adalah 4 (empat) tahun;
(3) Kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah/Mad¬rasah maksimal 2 (dua) kali masa bhakti;
(4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang ditetapkan bersama kepala satuan pendidikan;
(5) Jumlah anggota Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XIV
SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 65

(1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana, sarana, alat dan media belajar, serta buku pelajaran secara memadai;
(2) Buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sejenis yang diberlakukan pada suatu dan jenjang pendidikan disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku;
(3) Buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan dan atau diproduksi oleh pemerintah, swasta dan atau organisasi profesi;
(4) Pengadaan dan pemanfaatan buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat;
(5) Harta benda bergerak dan atau tidak bergerak yang merupakan prasarana dan atau sarana pendidikan tidak dapat dialihkan fungsinya selain untuk pendidikan.

BAB XV
PENERIMAAN SISWA BARU
Pasal 66

Penerimaan Siswa Baru bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.





Pasal 67

Penerimaan siswa baru berasaskan:
a. obyektivitas, artinya penerimaan siswa baru maupun pindahan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
c. akuntabilitas, artinya dapat dipertanggung¬jawabkan pada masyarakat, baik secara prosedural maupun ketentuan lainnya;
d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara usia sekolah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program pendidikan di Kabupaten;
e. calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah yang sesuai.

Pasal 68

(1) Semua calon siswa baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai siswa di satuan pendidikan negeri atau swasta pada jenjang berikutnya, apabila daya tampung satuan pendidikan tersebut memungkinkan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku;
(2) Bila satuan pendidikan tersebut tidak mungkin menerima seluruh calon siswa yang mendaftar, maka satuan pendidikan tersebut dapat melakukan seleksi dengan ketentuan sebagi berikut :
a. Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal berdasarkan usia anak minimal 4 (empat) tahun dan tidak berdasarkan seleksi akademis;
b. masuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah diseleksi berdasarkan usia anak minimal 6 (enam) tahun dengan mengutamakan anak yang telah berusia 7 (tujuh) tahun dan tidak berdasarkan seleksi akademis;
c. masuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah diseleksi berdasarkan hasil potensi akademis di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
d. masuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah diseleksi berdasarkan hasil potensi akdemis di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
e. masuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan diseleksi berdasarkan potensi akademis di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan tes khusus sesuai dengan jurusan/program yang akan dipilih;
(3) Dalam rangka penghargaan kepada siswa yang berprestasi di bidang olahraga, seni dan akademik dapat diadakan seleksi melalui jalur khusus prestasi yang diatur dengan Peraturan Bupati;
(4) Satuan pendidikan yang akan menerima calon siswa supaya mengumumkan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan siswa tersebut;
(5) Pendaftaran penerimaan siswa baru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak dipungut biaya;

(6) Pedoman Penerimaan Siswa Baru diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 69

(1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru;
(2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, perkembangan, dan kebutuhan daerah;
(3) Sosialisasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum jadual penerimaan peserta didik baru;
(4) Penerimaan peserta didik baru kelas satu maupun pindahan dari luar kabupaten, dilakukan melalui seleksi dan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 70

(1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan;
(2) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan oleh Pemerintah Kabupaten;
(3) Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran baku mutu pendidikan.

BAB XVII
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 71

Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, baik yang ada di dalam maupun di luar Kabupaten.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada satuan pendidikan;
(2) Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan satuan pendidikan baik negeri maupun swasta;



(3) Tanggungjawab Pengawas Sekolah adalah :
a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal/ Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah/Sekolah Dasar Luar Biasa atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa atau Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Luar Biasa;
b. meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. manajemen kurikulum;
b. manajemen kesiswaan;
c. manajemen ketenagaan;
d. manajemen keuangan;
e. manajemen sarana dan prasarana;
f. manajemen hubungan masyarakat;
g. manajemen bimbingan konseling;
h. manajemen perpustakaan;
i. manajemen laboratorium.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.


Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 10 September 2007

BUPATI SUMENEP



KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE,MM

Kritik & Saran

[ Kirim ][ Arsip ]

Daftar Link Situs

Daftar Istilah

Polling


Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Taman Adipura telah dilakukan oelh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Menurut Anda, penataan yang dilakukan :
Bagus dan Rapi
Bagus tetapi perlu dirapikan dan ditata
Tidak bagus dan tidak rapi
Tidak Komentar


[ Hasil Polling ]

Pengunjung

251

IP